Soal Isu Resuffle Kabinet, Analis Unas: NasDem Bisa Jadi Kekuatan Penyeimbang

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID --- Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai, Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebaiknya tidak lagi berada di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. 

“Jika menteri-menteri dari NasDem di-reshuffle dari kabinet, justru sebuah kemajuan bagi demokrasi di Indonesia,” kata Ginting lewat keteranganya kepada Karawangbekasi.disway.id, Sabtu (7/1/2023).

Menurutnya, keberadaan NasDem akan menambah kekuatan oposisi menjadi sekitar 25 persen, sekaligus sebagai penyeimbang kekuatan politik.

BACA JUGA:Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok Diperbaiki Setengah Hati, Warga Karawang Utara Nyindir Ridwan Kamil

Ginting menanggapi rumor akan terjadinya reshuffle kabinet pada Januari 2023 ini. Hal itu setelah beberapa bulan lalu, Partai NasDem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam radar bakal calon presiden 2024 mendatang. Anies dianggap mewakili kubu oposisi.

Dikatakan Ginting, jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi dan kontrol sosial yang efektif dari media massa, artinya pemerintahan dicurigai dekat dengan oligarki dan menuju pemerintahan otoriter.

BACA JUGA:Komplotan Pencuri Motor di Pasirukem Karawang Digulung Polisi

Bagi Ginting yang juga Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Unas, keberadaan oposisi justru keniscayaan bagi demokrasi. 

“Oposisi itu bukan barang haram, justru halal bagi kemajuan demokrasi di Indonesia," imbuhnya.

BACA JUGA:Baznas Lagi, Kali ini Keluhan Pedagang Dijanjikan Bantuan hingga Rp2 Juta, Tapi Nyatanya hanya Segini!

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kata Ginting, hanya menyisakan dua partai politik yang berhasil menduduki kursi di parlemen, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.

“Jumlah perolehan suara gabungan kedua partai oposisi itu pada Pemilu 2019 lalu, hanya berkisar 17,5 persen. Kini dengan posisi Partai NasDem sebagai oposisi kekuatan penyeimbang pemerintah menjadi sekitar 25 persen,” bebernya.

BACA JUGA:Sejoli Akhiri Hidup dengan Cara Tragis di Kamar Hotel Tinggalkan Surat Wasiat, Begini Pesannya!

Dalam konteks politik, demikian lanjut Ginting, maka kekuatan politik partai oposisi menyebabkan pemerintahan bisa berjalan lebih demokratis dan efektif. 

Sumber: